Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia

Artikel ini intens menyoroti hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan karakter dalam bingkai Program penguatan pendidikan karakter (PPK). Hal tersebut tentunya tidak lepas dari inovasi kebijakan kurikulum yang dikawinkan dengan gagasan-gagasan pemerintah, ya...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mohammad Ariandy (Author)
Format: Book
Published: Yayasan Sukma, 2019-12-01T00:00:00Z.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 doaj_c7a36fd0e8e44e27b7d8ce39e3728098
042 |a dc 
100 1 0 |a Mohammad Ariandy  |e author 
245 0 0 |a Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia 
260 |b Yayasan Sukma,   |c 2019-12-01T00:00:00Z. 
500 |a 2548-5105 
500 |a 2597-9590 
500 |a 10.32533/03201.2019 
520 |a Artikel ini intens menyoroti hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan karakter dalam bingkai Program penguatan pendidikan karakter (PPK). Hal tersebut tentunya tidak lepas dari inovasi kebijakan kurikulum yang dikawinkan dengan gagasan-gagasan pemerintah, yang dibalut dalam sebuah gerakan dengan label revolusi mental yang terintegrasi dalam sebuah kurikulum nasional yang sedang berjalan. Persoalan yang akhirnya menjadi pokok perhatian dalam artikel ini, yakni bagaimana aktor-aktor tertentu memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang dinamika perubahan kurikulum dan urgensitas pendidikan karakter dalam pendidikan nasional. Proses di mana pengetahuan tentang kurikulum nasional dan skema penyelesaian huru-hara implementasi kebijakan kurikulum dikonstruksi, menggambarkan bagaimana aktor-aktor menjalankan kekuasaan. Teori governmentality Michel Foucault secara efektif menunjukkan wacana yang hanya menjadi medium mengantarkan kekuasaan. Kekuasaan justru akan semakin efektif jika berhasil menggerakkan serta mengarahkan individu-individu untuk bertingkah laku secara sukarela. Keadaan sebisa mungkin dibuat normal-normal saja, dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdisiplin, taat regulasi, dan membatasi diri pada aturan-aturan yang telah diciptakan. Kekuasaan bukan lagi sekadar mengontrol, ia bahkan didukung oleh individu-individu yang merasa menjadi bagian darinya, sehingga masing-masing dari mereka mengambil sikap etis terhadap persoalan-persoalan atau wacana-wacana yang dihadapi. 
546 |a EN 
546 |a ID 
690 |a diskursus kurikulum 
690 |a governmentality 
690 |a pendidikan karakter 
690 |a Education 
690 |a L 
655 7 |a article  |2 local 
786 0 |n Sukma: Jurnal Pendidikan, Vol 3, Iss 2, Pp 137-168 (2019) 
787 0 |n https://jurnalsukma.org/index.php/sukma/article/view/91 
787 0 |n https://doaj.org/toc/2548-5105 
787 0 |n https://doaj.org/toc/2597-9590 
856 4 1 |u https://doaj.org/article/c7a36fd0e8e44e27b7d8ce39e3728098  |z Connect to this object online.