Peran Tenaga Kefarmasian dalam Penanggulangan Bencana - Meutia Faradilla (Universitas Indonesia, 2018)
Indonesia is one of the area that has high potency to be affected by disaster, either natural caused or human caused disaster. After tsunami in 2004, Indonesian government improved its disaster prevention policy and program. In disaster management study, health management in disaster setting is aimed to assure the implementation of health service toward victims accordingly. As integrated part of the healthcare team in disaster management program, pharmacists have to understand the importance of pharmaceutical care in pre-disaster, disaster, and post-disaster phases. This article aims to provide an overview on pharmacist's role in disaster management from preparing and distributing medicine and medical devices to its role in therapy management, counselling, and patient education. This article also proposes to stakeholders in pharmacist professional organization to arrange plan and policy to increase and improve pharmacists involvement in disaster management program. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi tinggi mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia. Pascabencana tsunami 2004, pemerintah Indonesia semakin berbenah diri dalam menghadapi bencana-bencana selanjutnya. Dalam manajemen penanggulangan bencana, penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi korban akibat bencana dan pengungsi sesuai standar minimal. Sebagai bagian dalam tim penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana, tenaga kefarmasian perlu memahami pentingnya peranan pelayanan kefarmasian dalam tahap prabencana hingga pascabencana. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan gambaran peran tenaga kefarmasian baik dari sisi penyiapan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan hingga peran tenaga kefarmasian dalam manajemen terapi, konseling dan edukasi pasien pada situasi bencana. Artikel ini juga memberikan usulan bagi para pemangku kebijakan organisasi kefarmasian untuk menyusun suatu rencana dan kebijakan keprofesian untuk meningkatkan keterlibatan dan pelayanan kefarmasian dalam situasi bencana.