PERSEPSI APARAT PEMERINTAH DAERAH TERHADAPAPBD BERBASIS ANGGARAN KINERJA ( PERFORMANCEBUDGETING APPROACH ) DI ERA OTONOMI DAERAH(Survey Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang) - HARSONO, CHARIS DWI (2007)
Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini apakah persepsi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap penerapan APBD berbasis anggaran kinerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 105 Tahun 2000 dan Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2002. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang pada unit satuan kerja (Satker) yaitu Badan, Dinas dan Skretariat Daerah (Sekda). Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang dipakai yaitu convenience samling. Analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif. Analisis ini menjelaskan setiap item pernyataan yang merupakan hasil persepsi dari responden. Pengujian atas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan SPSS 10.0. hasil uji validitas dari jumlah responden sebanyak 70 orang menghasilkan angka kritis sebesar 0,235 dengan taraf signifikansi 5 %. Sedangkan uji reabilitas dari masing-masing variabel menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha diantara indeks 0,600 sampai dengan 0,7579. hal ini menunjukkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini andal atau internal consistency reliability ukuran yang digunakan dapat dikatakan baik (tinggi). Hasil dari analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa responden terhadap UU No. 32 Tahun 2004, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 105 Tahun 2000 dan Perda Kabupaten Semarang No. 9 Tahun 2002 secara keseluruhan adalah setuju. Tetapi untuk jawaban pertanyaan per itemnya dapat disimpulkan bahwa persepsi aparat di Kabupaten Semarang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anggaran kinerja sudah cukup baik, terbukti dari jawaban yang diberikan. Berdasarkan temuan tersebut, maka diajukan saran-saran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus lebih banyak memperhatikan efisiensi dari tenaga kerja (aparatnya) serta mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih mendalam dengan waktu yang mencukupi, peneliti selanjutnya sebaiknya juga lebih memperbesar populasi dan sampel, serta menambah periode penelitian.