ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun1999, membawa konsekuensi bahwa daerah mampu melaksanakan otononomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam m...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2007.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun1999, membawa konsekuensi bahwa daerah mampu melaksanakan otononomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dengan mengambil lokasi di kota Surakarta dan Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data keuangan APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di kota Surakarta dan Salatiga tahun anggaran 2001-2004, dengan tekhnik pengumpulan data dokumentasi Dinas Pendapatan Daerah. Metode penelitian dengan deskriptif komparasi, yaitu menggunakan beberapa rasio keuangan meliputi: a.Rasio Kemandirian b.Derajat Desentralisasi Fiskal c.Rasio Kemampuan Pembiayaan Pengeluaran d.Rasio Pertumbuhan. Dengan melihat hasil analisis data diatas, disimpulkan perkembangan keuangam di kota Surakarta dan Salatiga masih kurang, dengan demikian kemampuan keuangan ke-2(dua) daerah dalam melaksanakan otonomi daerah belum sepenuhnya mampu, dan masih sangat tergantung pada penerimaan bantuan pemerintah pusat/ propinsi. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatkan PAD(Pendapatan Asli Daerah) baik secara intensifikasi maaupun ekstensifikasi. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/11346/1/Hal_Depan.pdf https://eprints.ums.ac.id/11346/2/Bab_1.pdf https://eprints.ums.ac.id/11346/3/Bab_2_dan_3.pdf https://eprints.ums.ac.id/11346/4/Bab_4_dan_5.pdf https://eprints.ums.ac.id/11346/5/Dapus.pdf https://eprints.ums.ac.id/11346/6/Lampiran.pdf |