PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (Study Empiris Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan p...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2011.
|
Subjects: | |
Online Access: | Connect to this object online |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan parwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diperoleh menggunakn tehnik sampling jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 55. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan multiple regression untuk masing-masing sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan hal ini ditunjukan dengan nilai sig. masing-masing sebesar 0,012. Kedua pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,102. Ketiga pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan public tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,805. |
---|---|
Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/14295/1/Halaman_Awal.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/5/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/6/BAB_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/11/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/14295/13/Lampiran.pdf |