KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA(STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG) - RUBANGI, IMAN SUHARTANTO (2011)
Seorangt debitor dapat dikatakan dalam keadaan jatuh pailit setelah adanya pernyataan kepailitan oleh pengadilan negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga Semarang untuk menjatuhkan keputusan kepailitan secara cerdas seperti yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 peraturan kepailitan (KP), sejak saat dijatuhkan keputusan kepailitan ini, debitur tidak lagi berhak menjual atau memindahkan atau menggadaikan barang miliknya secara sah kepada orang lain Permasalahannya adalah (1) Mengenai prosedir pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Semarang. (2) Mengenai isi putusan yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor putusan NO: 05/Pailit/2004/P.N Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan pailit di Pengdilan Niaga Semarang (2) Untuk mengetahui dasar atau alasan putusan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga dengan istilah penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi sedangkan tehnik analiasis data melalui proses analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut (1) Telaah seluruh data dari berbagia sumber ayitu dari wawacara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. (2) Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi (rangkuman) yang inti (3) Menyusun data edalam stuan-satuan aktegorisasi (4) Memeriksa keabsahan data (5) Penafsiran data dalam pengelolaan hasil sementara menjdi teori substantive Hasil penelitian adalah berupa (1) Prosedur pengajuan pailit di Pengadilan Niaga Semarang, yang didaftarkan kepada panitera Pengadilan niaga Seanarang pada tanggal 11 Oktober 2004 dengan nomor register NO: 05/Pailit/2004/P.N Semarang. Oleh pemohon (2) Dsara atau alasan penolakan putusan permohonan pailit menurut pasal 3 ayat 1 UU NO: 37 Tahun 2004