PELAKSANAAN PENANGGUNGAN ( BORGTOCHT ) DALAM PERJANJIAN KREDIT( Studi Kasus di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali )

Jaminan penanggungan (borgtocht) merupakan salah satu jenis jaminan yang telah termaktub dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Pada intinya jaminan penanggungan merupakan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berhutang megikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang, apabila si berhutan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: AMIN, ADITYA ROIS (Author)
Format: Book
Published: 2011.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoums_14334
042 |a dc 
100 1 0 |a  AMIN, ADITYA ROIS   |e author 
245 0 0 |a  PELAKSANAAN PENANGGUNGAN ( BORGTOCHT ) DALAM PERJANJIAN KREDIT( Studi Kasus di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali ) 
260 |c 2011. 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/1/02._Halaman_Depan.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/3/03._BAB_I.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/6/04._BAB_II.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/10/05._BAB_III.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/13/06._BAB_IV.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/16/07._DAFTAR_PUSTAKA.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14334/18/08._Lampiran.pdf 
520 |a Jaminan penanggungan (borgtocht) merupakan salah satu jenis jaminan yang telah termaktub dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Pada intinya jaminan penanggungan merupakan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berhutang megikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang, apabila si berhutang sendiri tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengetahui sejauh mana jaminan penanggungan ini dilaksanakan dalam perjanjian kredit. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dipaparkan antara pelaksanaan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini dilakukan dengan cara wawancara, penelitian kepustakaan bersumber pada buku dan kaidah hukum yang berlaku, serta dokumen yang ada di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali. Jaminan penanggungan (borgtocht) masih diberlakukan di PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali. Namun keberadaan jaminan penanggungan (borgtocht) tersebut hanyalah sebagai jaminan tambahan atau pelengkap saja. Pihak bank menilai bahwa jaminan penanggungan (borgtocht) kurang memiliki kepastian hukum,. sehingga dalam pengajuan kredit tetap harus ada jaminan pokok berupa benda.. Namun demikian PD. BPR GUNA DAYA Kabupaten Boyolali berdasar pada KUHPerdata tetap melaksanakan jaminan penanggungan (borgtocht) dengan membuat perjanjian penanggungan bagi penanggung. Jaminan penanggungan (borgtocht) ini dapat sebagai sarana pelindung terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi maka bank tidak serta merta melakukan eksekusi benda jaminan melainkan menagih si penanggung hutang tersebut. Perjanjian penanggungan akan berakhir jika perjanjian hutang telah berakhir. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n https://eprints.ums.ac.id/14334/ 
787 0 |n C100060072 
856 \ \ |u https://eprints.ums.ac.id/14334/  |z Connect to this object online