PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL - HERMAWAN, DEDY AGUNG (2011)
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanakan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang ketentuan yuridis-normatif eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang dari tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Tegal. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa data, maka dapat disimpulkan Pelaksanaan perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tegal secara normatifnya sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-03/b/b.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Secara aplikatif, pelaksanaan perampasan barang hasil korupsi dilakukan melalui proses penyitaan barang sitaan sesuai perintah yang tertera dalam amar putusan dirampas untuk Negara, selanjutnya pihak Kejaksaan mengeksekusi barang rampasan tersebut, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Tegal (dikarenakan perkara tersebut termasuk perkara tindak pidana khusus) memberikan pendapat hukum tentang barang bukti yang dirampas untuk Negara, Selanjutnya penyerahan barang rampasan dari seksi Tindak Pidana Khusus kepada Bagian Pembinaan Kejari Tegal disertai dengan Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan untuk dilelang (BA-21), kemudian Bagian Pembinaan Kejari Tegal mohon bantuan penafsiran harga dasar dan harga limit penjualan obyek lelang kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tegal, selanjutnya Bagian Pembinaan Kejari Tegal mohon bantuan penafsiran harga kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, kemudian Bagian Pembinaan Kejari Tegal mengirimkan permohonan ijin pelelangan kepada Kajati Jawa Tengah dan Jaksa Agung RI disertai lampiran-lampiran / data-data pendukung yang ditelah disebutkan di atas, setelah Surat Keputusan Kajati Jawa Tengah tentang Pemberian Ijin Menjual Lelang Barang Rampasan turun selanjutnya Kejaksaan Negeri Tegal melakukan proses xi pelelangan barang rampasan dan terakhir melaporkan hasil pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan 3 (tiga) unit bangunan rumah tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai lampiran-lampiran pendukungnya dan Kendala yang dihadapi pelaku tindak pidana korupsi tidak menerangkan secara jelas atau menyembunyikan harta hasil korupsi, kurangnya koordinasi antara aparat kejaksaan disetiap bidang dalam melakukan tugasnya, barang yang akan dirampas sudah dijaminkan kepada pihak lain dan objek tidak sesuai dengan keterangan pelaku.