PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepe...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: KURNIAWAN, HENDRA (Author)
Format: Book
Published: 2011.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoums_14342
042 |a dc 
100 1 0 |a KURNIAWAN, HENDRA  |e author 
245 0 0 |a PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA 
260 |c 2011. 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/1/02._HALAMAN_DEPAN.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/2/03._BAB_I.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/5/04._BAB_II.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/6/05._BAB_III.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/7/06._BAB_IV.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/9/07._DAFTAR_PUSTAKA.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/14342/12/08._LAMPIRAN.pdf 
520 |a Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sebagi alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu system peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan komplek, Hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n https://eprints.ums.ac.id/14342/ 
787 0 |n C100070071 
856 \ \ |u https://eprints.ums.ac.id/14342/  |z Connect to this object online