PERJANJIAN SEWA BELI (STUDI TENTANG PEMBIAYAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR DI FIF CABANG BOYOLALI)
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh apakah perjanjian baku antara PT. FIF Cabang Boyolali dengan konsumen dalam perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 2) Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2011.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh apakah perjanjian baku antara PT. FIF Cabang Boyolali dengan konsumen dalam perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 2) Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh FIF Cabang Boyolali dengan konsumen, 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh FIF Cabang Boyolali dalam mengatasi wanprestasi tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan pegawai PT. FIF Cabang Boyolali, data sekunder berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Perjanjian sewa beli timbul berdasarkan kebutuhan dalam praktek yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian sewa beli cenderung dianggap sebagai perjanjian jual beli angsuran yang peralihan hak miliknya ditunda sampai pembayaran angsuran terakhir dari seluruh harga dipenuhi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pencantuman klausula-klausula yang bersifat membatasi bahkan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha berupa klausula eksonerasi harus tidak bertentangan dengan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila pelaku usaha masih tetap memberlakukan perjanjian yang isinya mengandung klausula-klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut batal demi hukum dan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian isi perjanjian sewa beli tersebut dengan prinsip-prinsip dalam UUPK. 2) Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali dengan konsumen adalah keterlambatan pembayaran angsuran serta adanya unsure penggelapan objek perjanjian yang dilakukan oleh konsumen. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.FIF apabila debitor wanprestasi dengan cara : a) Melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap 1,2,&3. b) Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitor tetap melakukan wanprestasi, PT.FIF akan melakukan penyitaan barang melalui Field Collection, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitor. Apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor (PT.FIF) akan melakukan penjualan barang jaminan. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/14348/1/HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/14348/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/14348/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/14348/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/14348/6/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/14348/8/DAFTAR_PUSTAKA.pdf |