IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (Studi Eksplorasi di Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten) - SULISTYANI, RINA (2011)
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejarah dan latar belakang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tugas dan wewenang BPD, kendala dan solusi yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan wewenang BPD di Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam. Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpul data, sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan wewenang BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara perangkat desa, serta menyusun tata tertib desa. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD di Desa Bener dinilai belum optimal, karena masih terdapat elemen masyarakat yang belum terwakili. Selama masa jabatan BPD mempunyai program kerja untuk mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaan program kerja tersebut tidak terlepa s dari kendala. Kendala tesebut antara lain kurangnya keterampilan yang dimiliki anggota BPD, keterbatasan pengetahuan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, minimnya honor yang diterima BPD serta masyarakat yang kurang terbuka dan enggan menyalurkan aspirasinya. Maka, BPD bekerja sama dengan kepala desa mencari solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Solusi tersebut adalah mengadakan pembinaan keterampilan kepada anggota BPD, pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan anggota BPD, mengadakan pertemuan dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat. Sebagai mitra kerja BPD juga bertanggung jawab kepada kepala desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat.