PERJANJIAN PENGANGKUTAN :Studi tentang Tanggung Jawab Terhadap Pengangkutan Barang - Barang Pos Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta - ARUM, Rr. ADITYA NIKEN SEKAR (2011)
Pengiriman barang oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta, menimbulkan perjanjian antara pengirim dan PT. Pos Indonesia, dimana masing- masing pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat subjek dan objek perjanjian. Dalam proses pengiriman barang yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dimana sering terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh para pihak maupun yang disebabkan dengan kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola hubungan hukum pengiriman barang- barang pos, yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta dan untuk mendeskripsikan bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap barang- barang pos yang dikirim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan non- doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebakkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa subjek-subjek yang terlibat dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Pos Indonesia dengan pengirim dapat diklasifikaskan menjadi dua; yaitu mereka dianggap cakap dan telah sesuai dengan KUHPerdata dan mereka yang melakukan pengiriman namun usia masih belum dewasa namun tetap dilayani oleh PT. Pos sehingga tidak sesuai dengan KUHPerdata. Selanjutnya mengenai objek dalam perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak juga telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Adanya kelalian/ wanprestasi serta keadaan khusus yang mungkin ditimbulkan dalam perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk didalamnya bagaimana pengaturan mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para pihak. Dalam penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa hak pengirim bila terjadi overmach sementara belum terlindungi sepenuhnya.