PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) - RAHMAWATI, UTIN (2011)
Pelawan sebagai pemilik dari objek sengketa yang di sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri, Karena merasa dirugikan dengan adanya putusan yang diputuskan oleh hakim. Maka, Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Agar Pelawan bisa mendapatkan kembali haknya dan pelaksanaan sita eksekusi diangkat. Dengan begitu dapat diketahui bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, selain itu dalam penelitian ini juga akan dibahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga beserta pelaksanaan sita eksekutorial terhadap objek milik pihak ketiga yang diputuskan oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis yang bersifat diskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai contoh dalam pembahasan ini adalah putusan pengadilan dengan Putusan No.30/Pdt.Plw/2007/PN.Ska bahwa alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial adalah adanya surat pelepasan hak atas tanah pada tanggal 25 Mei 2006 dengan begitu pelawan adalah pemilik dari pada objek sengketa tersebut. Adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak tertib dan tidak sesuai dengan hukum pertanggungan ini sangat merugikan pihak pelawan. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh Pelawan ini adalah jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Pelawan pada tanggal 25 Mei 2006 dari Terlawan I itu tidak sah karena pada tahun 2005 objek sengketa tersebut sudah dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Terlawan II. Maka, oleh Pengadilan Negeri Surakarta menolak perlawanan tersebut. Kemudian dikuatkan lagi di Tingkat terakhir yakni Kasasi di Mahkamah Agung putusan Nomor: 2690 K/Pdt/2008 yang juga menolak gugatan Pelawan dan membebankan biaya perkara kepada Pelawan. Sedangkan pelaksanaan sita eksekutorial terhadap objek milik pihak ketiga yang diputusakan oleh hakim adalah karena perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Surakarta ditolak kemudian dikuatkan lagi oleh kasasi di Mahkamah Agung yang juga ditolak maka pelaksanaan sita eksekutorial tersebut harus tetap berlanjut yakni dengan cara Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan serta memerintahkan kepada jurusita disertai dengan dua orang saksi dan membawa berita acara untuk melaksanakan sita eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan untuk Pelaksanaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto prosedur pelaksanaan sita eksekusinya juga sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.