Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia

Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2009 mengubah sistem pemilu DPR dan DPRD yang membatalkan Pasal 214 yang membawa perubahan dalam ketatanegaraan kita. Penggunaan sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih merupakan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan rakyat, tetapi Put...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	EXFANDA, DEKY VEVEN (Author)
Format:	Book
Published:	2011.
Subjects:	Thesis NonPeerReviewed
Online Access:	Connect to this object online
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
by: Debi, Rosandra, et al.
Published: (2015)

PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)
by: Cyndy Claudia Puspa Indah, -
Published: (2019)

EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
by: Hanif Nur Kholish,
Published: (2021)

DINAMIKA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 DAN 54/PUU-XXI/2023
by: Arrafi Bima Guswara,
Published: (2023)

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)
by: Moch. Muhibbin,
Published: (2023)

ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
by: Muhamad Toyib,
Published: (2021)

PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)
by: Nana Supena,
Published: (2022)

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016
by: Rahmadianto Andra,
Published: (2021)

PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006
by: Gilang Abi Zaifa,
Published: (2023)

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
by: Arman Surya Nicolas Marbun,
Published: (2023)

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012
by: Abdul Mubin, -
Published: (2014)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019
by: Puguh Ari Wijayanto,
Published: (2021)

KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021 (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 647 K/PDT- SUS-PAILIT/2021).
by: Rif'at,
Published: (2024)

Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislature (Studi Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor: 85/PUU-XI/2013)
by: Budiyanto, Agung, et al.
Published: (2016)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI ASAS ERGA OMNES (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)
by: Fadly Ikhsan Pradana,
Published: (2021)

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-X/2012 TERHADAP JABATAN NOTARIS
by: Tri Rahayu Setyaningsih, -
Published: (2015)

ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR69/PUU-XIII/2015 KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA DAN NOTARIS
by: Alfurqansyah, -
Published: (2018)

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Alphan Yanuar, -
Published: (2012)

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia
by: Hadi, Sofyan, et al.
Published: (2013)

MAHKAMAH KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME (Studi Pengembangan Demokratisasi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)
by: Budianto, Arif
Published: (2011)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI/2013
by: Irawan, -
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Marius Gabriel Banurea,
Published: (2022)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Published: (2009)

PERGESERAN MAKNA SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PRKTEK DEMOKRASI LANGSUNG INDONESIA : Studi kasus praktek demokrasi langsung pasca reformasi
by: Subhan, _
Published: (2017)

PENGINTEGRASIAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM SISTEM SATU ATAP DI BAWAH MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Kartika Justia Dwiningrum,
Published: (2022)

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013)
by: Setiawan, Sigit, et al.
Published: (2016)

DINAMIKA REGULASI AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Taufiqurrohman Syahuri,
Published: (2017)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)
by: Suryan,
Published: (2021)

DAMPAK PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016
by: Jefri Hardi,
Published: (2021)

Kedudukan Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
by: Pijar Bima Y, Rischi, et al.
Published: (2016)

Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah(Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi)
by: Febrantoro, Bagas, et al.
Published: (2015)

RESPON PARTAI POLITIK TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU V/2007TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA : Studi Kasus Terhadap Partai Golkar dan PDIP Provinsi Jawa Barat
by: Aas Astuti Hakim, -
Published: (2008)

UPAYA GURU PPKn DALAM MEWUJUDKAN KELAS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI
by: Linda, Tri Apsari
Published: (2018)

LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Taufiqurrohman Syahuri,
Published: (2013)

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DIDASARKAN PADA JUDICIAL REFORM INDEX
by: Denethia Sausan,
Published: (2021)

BEBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024
by: Muhammad Raihan,
Published: (2023)

Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen
by: Nurfitriawan, Yusuf Usman
Published: (2012)

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016
by: Angelina Rebeca,
Published: (2022)

DARI AKSI HINGGA PESTA DEMOKRASI : Dinamika Partai Rakyat Demokratik Menuju Pemilu (1996-1999)
by: Cahyo, Susilo
Published: (2018)

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)
by: Yulianto,
Published: (2020)