PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADI PELELANGAN TERHADAP BARANG JAMINAN (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Surakarta) - SUWARNI, ENDANG SRI (2011)
Pegadaian yang ada sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian berbentuk Perusahaan Pegadaian yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Hukum gadai yang dijadikan dasar dari perum pegadaian adalah berasal dari tahun 1928, yaitu Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement). Batas-batas perlindungan terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, selama ini tidak banyak dimengerti masyarakat, tanggungjawab yang diberikan Perum Pegadaian selalu didasarkan pada isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Barang Bergerak, padahal banyak hak-hak debitur yang belum dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, misalnya pemberitahuan secara respon sebelum terjadinya lelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan, untuk mengetahui akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai dan untuk mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis, data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan gadai milik debitur masih jauh dari sempurna, namun menurut Perum Pegadaian perlindungan tersebut sudah didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam Perum Pegadaian. Konsekuensi yuridis terhadap akibat hukum bila tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai yang pantas menurut Perum Pegadaian. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara Perum Pegadaian dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.