Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pemalang

• Main Author: Bahtiar, Faridian (Author)
• Format: Book
• Published: 2011.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/15707/1/2._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/2/3._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/4/4._BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/5/5._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/7/6._BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/9/7._BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/11/8._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/15707/12/9._LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HJ Public Finance

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan didaerahnya masing-masing. Penelitian ini mengukur pengaruh variabel independen yang terdiri dari PDRB per kapita, inflasi, jumlah wajib pajak, jumlah luas lahan, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Pemalang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series (dari waktu ke waktu). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber diantaranya DPPKAD, BPS, serta pustaka yang relevan. Periode penelitian pada tahun 2006-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah per kecamatan di Kabupaten Pemalang. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PDRB per kapita yang berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan PBB sedangkan variabel jumlah wajib pajak, inflasi, luas lahan dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,846 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik ( goodness of fit). Hal ini menunjukan bahwa sekitar 84,6% variasi dari PBB dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, inflasi, jumlah wajib pajak, luas lahan dan jumlah penduduk. Sedangkan sekitar 15,4% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.