Aspek Hukum Pemberian Kredit dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "Artha Bahana" di Kabupaten Magelang - Permatasari, Vienna (2011)
Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Penulis hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan dan bagaimana tanggung jawab hukum mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Artha Bahana di Magelang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperolehlangsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Perjanjian simpan pinjam yang diberikan oleh Koperasi Artha Bahana selaku kreditur tanpa adanya suatu jaminan hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai pandangan bahwa usaha pemberian kredit tersebut cukup baik dan menjanjikan serta jelas, oleh karena debiturnya adalah anggotanya sendiri dan jumlah kredit yang disalurkan tidak besar melainkan termasuk kredit mikro bagi usaha kecil, 2) Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Artha Bahana apabila debitur wanprestasi adalah melalui mekanisme pemanggilan Ketua Kelompok Debitur. Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui alasan debitur belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditur dengan debitur. Apabila upaya tindakan pemanggilan tersebut tidak berhasil maka staf dari koperasi mendatangi rumah debitur dan upaya terakhir tindakan selanjutnya membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemanggilan paksa.