Peran Humas Dalam Memulihkan Image Pemerintah Daerah (Studi Kasus Strategi Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Menangani Krisis Dugaan Ijasah Palsu Bupati Sragen) - FACHRI, AMRIZA KHOIRUL (2011)
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Di Kabupaten Sragen, terjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin daerah akibat dugaan ijasah palsu yang digunakan pada saat pendaftaran cabup pada tahun 2000 lalu. Hal ini terus di ungkit oleh sekelompok oknum yang bersikukuh untuk membawa ke proses persidangan sehinga tidak terlepas oleh dugaan yang berkaitan dengan ijazah tersebut. Terdapat pengaruh yang sangat besar sekali terhadap jalanya kepemerintahan Kabupaten Sragen yang pemimpin emban, baik dari segi internal pemerintah ataupun eksternal pemerintah terkena dampakya. Dalam kondisi tersebut, tugas seorang praktisi public relations atau kehumasan adalah membangun kembali hubungan yang harmonis antara masyarakat atau perusahaan dengan komunitasnya dalam jalinan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan adalah untuk Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendiskripsikan Peran Manejemen Krisis Humas dan Protokol Didalam Membangun Image Positif Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Terkait Dugaan Ijazah Palsu Bupati Kabupaten Sragen.Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (wawancara dan observasi) dan studi pustaka. Metode analisis data dengan analisis data interaktif dengan komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sragen ternyata juga melakukan suatu penanganan terhadap krisis dengan tupoksi yang dijalankan, dengan penanganan yang sederhana dilakukan oleh Humas memberikan gambaran yang bisa menciptakan suatu pencitraan yang menghilangkan isu, walau dengan kapasitas yang tidak begitu besar dampak pencitraan untuk menghilangkan dampak isu-isu yang berkembang tentang dugaan ijasah palsu Bupati Sragen pada saat terjadi krisis. Derasnya gelombang isu-isu yang menjadikan sebuah prahara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen pada saat itu sangat besar, yang mengakibatkan potensi iklim kerja mengalami kurang terkendali kestabilan dalam menghadapi situasi, tidak menutup kemungkinan suatu konstilasi good governance menjadi pudar, Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sragen berdasarkan Tupoksi yang dijalankan belum bisa dikatakan mengangkat kembali image positif di kalangan publik internal atau eksternal. Karena tidak terdapat parameter yang jelas terhadapat keberhasilan atas menajemen krisisnya itu.