Kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) dalam Pelayanan Kesehatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta, untuk mengetahui pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta dan untuk mengetahui model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat meningkatkan pelayana...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2011.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta, untuk mengetahui pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) di Surakarta dan untuk mengetahui model pelaksanaan PKMS di masa depan yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk Surakarta.. Jenis penelitian ini adalah normative-empiris, yaitu penelitian dengan cara mengkaji perundang-undangan, kontrak yang mengatur mengenai Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), dan secara empiris menggali informasi di lapangan mengenai pelaksanaan (implementasi) kebijakan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) dengan observasi, menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkn bahwa kebijakan PKMS diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2007 ,Peraturan Walikota Surakarta No. 10 Tahun 2009,Keputusan Walikota Surakarta No. 440.05 / 08-G / 1 / 2010, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Rumah Sakit. Kebijakan PKMS sesuai dengan UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Praktik Kedokteran dan UU Pemerintahan Daerah, serta tidak sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam pelaksanaan kebijakan PKMS ditemui permasalahan -permasalahan yang tidak sesuai dengan UU tersebut di atas. Model Pelaksanaan PKMS masa datang : a). Diperlukan program asuransi dalam pendanaan PKMS, b).Adanya pembebasan pembayaran premi asuansi bagi peserta PKMS gold. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/16242/1/halaman_depan.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/5/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/6/BAB_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/16242/8/DAFTAR_PUSTAKA.pdf |