Nikah Siri (Studi Kasus Mengenai Latar Belakang, Proses, Kendala dan Status Hukum Anak di Desa Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga) - ISTANTO, ISTANTO (2007)
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang latar belakang, proses, kendala, dan status hukum anak dalam pelaksanaan nikah siri di Desa Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Bentuk penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan wawancara yang bersifat mendalam dan observasi langsung. Untuk menguji validitas data dilakukan dengan trianggulasi khususnya trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Nikah siri yang dilaksanakan masyarakat di Desa Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang kurang stabil, tingkat pendidikan yang rendah, dan adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat. 2) Proses pelaksanaan nikah siri adalah sama dengan nikah biasa atau nikah resmi, hal yang membedakannya adalah tidak adanya saksi dari petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah atau kepala KUA. 3) Kendala dalam pelaksanaan nikah siri, pelaku nikah siri tidak mempunyai surat nikah yang sah hanya saja pernikahan siri tersebut sah menurut agama dan apabila terjadi suatu perceraian maka istri tidak dapat menuntut harta gono gini.. 4) Status hukum anak dalam melangsungkan nikah siri menurut hukum anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dapat memiliki akte kelahiran karena salah satu syarat dalam pembutan akte kelahiran adalah adanya surat nikah. Menurut Undang-Undang apabila anak hasil pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan, atau tidak adanya akte nikah maka untuk membuat akte kelahiran anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Jadi setelah terjadinya suatu perceraian status anak terabaikan, anak dari pernikahan siri sampai saat ini didalam akte kelahirannyapun dianggap anak luar nikah, sehingga hanya nama ibu yang melahirkannya yang dicantumkan didalam akte tersebut artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Untuk mengurangi adanya nikah siri perlu adanya penyuluhan hukum, khususnya dibidang perkawinan secara terus menerus dan lebih terarah kepada masyarakat mengenai pengertian nikah siri dan pengetahuan nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu adanya pensosialisasian tenaga masyarakat tentang pentingnya pencatatan guna untuk ketertiban administrasi dan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak, perlu adanya perlindungan hukum bagi kejelasan status pelaku nikah siri terutama bagi anak yang lahir dalam suatu pernikahan siri, pemberian pengertian secara khusus kepada pihak yang melakukan pernikahan siri tentang pentingnya pencatatn perkawinan, pemberian solusi dengan pemberian keringanan pernikahan di Kantor Urusan Agama bagi yang tidak mampu.