Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota POLRI : Permasalahan dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)

• Main Author: Wiyanti, Ana Nur (Author)
• Format: Book
• Published: 2012.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/17593/1/02._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/2/03._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/3/05._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/4/06._BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/6/07._BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/8/07._BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/10/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/17593/12/09._LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu memperoleh data-data tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi anggota POLRI, mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan serta cara penyelesaianya. Tujuan subyektif yaitu untuk melengkapi salah satu syarat yang diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana strata 1 pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkawinan yang dilaksanakan oleh anggota POLRI adalah menurut surat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 19 Maret 2010. Tentang petunjuk khusus yang mengatur tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petunjuk khusus tersebut tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis. Juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh data yang terkumpul diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. Proses perkawinan bagi anggota POLRI dengan masyarakat umum tidak sepenuh berbeda. Bagi anggota POLRI yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dalam proses perkawinan, hal tersebut dilakukan supaya tidak melanggar hukum yang dianut oleh kedua belah pihak. Masalah yang timbul dari perkawinan calon istri anggota POLRI tidak bersih lingkungan solusi harus menghadap PAKUM untuk diperiksa, calon istri tidak suci lagi solusi bahwa calon istri diketahui tidak suci lagi akibat anggota POLRI maka anggota POLRI mendapat sanksi disiplin militer maupun hukuman administrasi, calon istri tidak mendapat persetujuan tertulis dari orang tua solusi anggota POLRI akan dipanggil menghadap pejabat BINTAL untuk mendapatkan pengarahan, calon istri berbeda agamanya solusi apabila anggota POLRI yang ikut menganut agama calon istri maka anggota POLRI akan mengalami kesulitan utuk mengurus administrasi.