Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderator Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah) - Pratamawati, Aldila (2012)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan menggunakan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparasi kebijakan publik. Pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 dan kuesioner yang kembali serta dapat diolah dalam analisis data ada 50 kuesioner. Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi product moment, sedangkan reliabilitasnya di uji crobact alpha. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, uji F, uji R2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heerokedastisitas. Dalam uji validitas dan menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. Adapun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dan terbeas dari multikolinieritas dan heterokedastisitas. Sehingga data baik dan tidak bias. Berdasarkan hasil pengujian statistik thitung probabilitas pengetahuan dewan sebesar 0,504 (p > 0,05), thitung probabilitas komitmen organisasi sebesar 0,629 (p > 0,05), thitung probabilitas akuntabilitas sebesar 0,057 (p > 0,05), thitung probabilitas partisipasi masyarakat sebesar 0,000 (p < 0,05), dan thitung probabilitas transparansi kebijakan publik sebesar 0,712 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hanya interaksi antara pengetauan dewan dengan partisipasi masyarakat yang berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.