Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Kasus Di BPN Sukoharjo) - Laksono , Septian Eko (2011)
Rumusan masalah dalam skripsi ini: 1)Bagaimana pelaksanaan Roya (pencoretan) hak tanggungan dalam praktek yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?, 2) Bagaimana pelaksanaan Roya partial hak tanggungan dalam praktek yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?, 3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan ? Metode pendekatan yanng digunakan yaitu yuridis empiris, Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan dalam praktiknya yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 22. Dan untuk menunjang pelaksanaannya, maka dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan PertanahanPelaksanaan. Roya Partial Hak Tanggungan dalam praktik yang terjadi diKantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik, tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan tidak terpengaruh dengan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 adalah terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain. Untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melakukan upaya-upaya dengan cara menyarankan kepada pihak bank selaku pemegang Hak Tanggungan untuk meRoya semua Hak Tanggungan yang ada dan selanjutnya mengajukan pendaftaran Hak Tanggungan baru dengan membuat APHT terhadap sebagian obyek Hak Tanggungan yang belum bisa di bebaskan dari pelunasan hutang debitor.