Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif)
Peneltian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan kedudukan dan ruang lingkup lembaga pengawas kejaksaan; (2) untuk mengkaji apakah kontruksi hukum yang mendasari lembaga pengawas kejaksaan telah mengakomodasi partisipasi public; (3) untuk mengkaji apakah lembaga pra peradilan bisa dijadikan altern...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2012.
|
Subjects: | |
Online Access: | Connect to this object online |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
LEADER | 00000 am a22000003u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | repoums_18124 | ||
042 | |a dc | ||
100 | 1 | 0 | |a Winata, Astama Izqi |e author |
245 | 0 | 0 | |a Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif) |
260 | |c 2012. | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/1/BAB_I.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/2/BAB_II.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/3/BAB_III.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/4/BAB_IV.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/10/BAB_IV.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/15/DAFTAR_PUSTAKA.pdf | ||
500 | |a https://eprints.ums.ac.id/18124/16/LAMPIRAN.pdf | ||
520 | |a Peneltian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan kedudukan dan ruang lingkup lembaga pengawas kejaksaan; (2) untuk mengkaji apakah kontruksi hukum yang mendasari lembaga pengawas kejaksaan telah mengakomodasi partisipasi public; (3) untuk mengkaji apakah lembaga pra peradilan bisa dijadikan alternatif pengawasan yang partisipatif. Penelitian ininerupakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang - undangan yang membuka peluang dan potensi untuk dilakukanya pengawasan terhadap lembaga kejaksaan secara partisipatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) yakni dengan melakukan pengakjian peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan: (1) secara institusional, lembaga pengawas kejaksaan terdiri dari dua bentuk yakni secara internal yang dilakukan oleh jaksa agung muda pengawasan dan ekternal oleh komisi kejaksaan; (2) prinsip yang dianut dalam kontruksi hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap jaksa adalah prinsip partisipasi pasif; (3) pra peradilan menganut prinsip partisipasi interaktif sehingga dimungkinkkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung. | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
546 | |a en | ||
690 | |a K Law (General) | ||
655 | 7 | |a Thesis |2 local | |
655 | 7 | |a NonPeerReviewed |2 local | |
787 | 0 | |n https://eprints.ums.ac.id/18124/ | |
787 | 0 | |n C100080166 | |
856 | \ | \ | |u https://eprints.ums.ac.id/18124/ |z Connect to this object online |