Penerapan sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi - OETOMO, DINASTO CAHYO (2012)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan sanksi pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus pada tindak pidana korupsi dan mengetahui kesesuaian penerapan sanksi minimum khusus oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian untuk memahami peraturan-peraturan hukum yang erat kaitannya dengan penerapan pidana dalam perkara korupsi dan melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi dalam hal ini adalah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis dihubungkan dengan permasalahan dan teori sehingga data yang diperoleh tersebut tersusun sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa materi perumusan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibagi dalam 2 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: kelompok tindak pidana korupsi dan kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sistem pemidanaan dalam UU tersebut menggunakan sistem perumusan pidana yang dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif-alternatif serta penggunaan sistem maksimum khusus dan minimum khusus. Penggunaan sistem minimum khusus yang bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas pidana. Penerapan sanksi oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 193 KUHAP serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Yang mana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 sudah diaplikasikan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menyusun Putusan.