Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar - SYAIFUDIN, IPUT (2012)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan program Larasita di Kabupaten Karanganyar, untuk mengetahui pelaksanaan program Larasita terhadap peningkatan pelayanan sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program LARASITA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di lokasi di Kantor Pertanahan Karanganyar. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yaitu di Kantor Pertanahan Karanganyar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, beberapa literatur atau dokumen resmi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program LARASITA di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat. Pengembangan pola sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan LARASITA di BPN Karanganyar dengan cara menyurati lurah untuk pelaksanaan Larasita yang dilakukan dengan sistem Sertifikasi Masyarakat Swadaya (SMS) dan dikoordinasikan dengan Koordinator LARASITA Kantor BPN Karnganyar. Hambatan-hambatan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan program LARASITA adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat pendaftaran tanah. Masyarakat terlalu meremehkan arti pentingnya perlindungan hukum terhadap tanahnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi terhadap kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dengan menerbitkan brosur maupun spanduk-spanduk LARASITA di semua kecamatan.