Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: PAMUNGKAS, NURTANGGONO (Author)
Format: Book
Published: 2012.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoums_18136
042 |a dc 
100 1 0 |a PAMUNGKAS, NURTANGGONO  |e author 
245 0 0 |a Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan  
260 |c 2012. 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/1/02._HALAMAN_DEPAN.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/2/03._BAB_I.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/3/04._BAB_II.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/4/05._BAB_III.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/5/06._BAB_IV.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/6/07._DAFTAR_PUSTAKA.pdf 
500 |a https://eprints.ums.ac.id/18136/7/08._LAMPIRAN.pdf 
520 |a Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini adalah apakah latar belakang pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian denganmemilih jenis penelitian deskriptif analitis. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hakhak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tetang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembagan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia. 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
546 |a en 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Thesis  |2 local 
655 7 |a NonPeerReviewed  |2 local 
787 0 |n https://eprints.ums.ac.id/18136/ 
787 0 |n C100080053 
856 \ \ |u https://eprints.ums.ac.id/18136/  |z Connect to this object online