Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Di Surakarta (Study Kasus Di Polresta Surakarta) - Tullah, Sharief Hidayat (2012)
Tujuan penulisan skripsi dengan judul PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL DI SURAKARTA ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme administrasi perizinan senjata api bagi masyarakat sipil (Non Organik TNI/POLRI) di kota Surakarta, mengetahui bagaimana sistem pengawasan senjata api yang telah beredar atas diperolehnya izin kepemilikan senjata api, mengetahui hal-hal apa yang melatar belakangi masyarakat sipil mengajukan izin kepemilikan senjata api. Latar belakang penulisan skripsi ini bahwa hingga saat ini banyak sekali warga dari kalangan sipil yang mengajukan izin kepemilikan senjata api. Baik ditujukan untuk alat proteksi diri, olahraga, berburu, hingga hobby mengkoleksi hal-hal terkait ragam jenis senjata api. Hal ini tentu menimbulkan suatu problem tersendiri mengingat benda yang diperizinkan tersebut merupakan benda yang dapat dikatakan sangat berbahaya. Penulis menggunakan jenis penelitian deskrptif untuk memberikan data dan informasi sedetail mungkin secara sitematis mengenai prosedur administrasi perizinan senjata api bagi kalangan sipil (non organik TNI/POLRI) di Surakarta. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; masyarakat sipil pada dasarnya diperbolehkan menggunakan senjata api dengan kategori peruntukkan bela diri, koleksi, olahraga, dan berburu dengan persyaratan-persyaratan administrasi perizinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pemberian izin senjata api bagi masyarakat sipil merupakan bentuk dispensasi oleh pejabat aparatur negara. Dan apabila izin kepemilikan (dispensasi) senjata api telah diperoleh, maka senjata api tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin selain Kepolisian yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik dalam penggunaaan, penyimpanan, serta pengawasan senjata api. Adapun ketentuan ataupun syarat-syarat tersebut tertuang jelas pada UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, UU No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian berupa SK Kepala Polri No.82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.