Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS) - Susanti, Susi (2012)
Pemenuhan kebutuhan berkendara yang aman, nyaman serta representatif menjadi kebutuhan setiap manusia. Namun, karena kondisi ekomoni yang tidak merata, membuat manusia memilih rental mobil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu rental mobil yang menjadi pilihan adalah rental mobil yang dikelola oleh KOPMA UMS. Bisnis ini adalah bisnis yang sarat dengan resiko-resiko, sehingga memerlukan penyelesaian yang benar dan sesuai dengan prinsip muamalah apabila terjadi wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian rental mobil KOPMA UMS. Apa saja pemicu terjadinya wanprestasi dan apakah penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perjanjian rental mobil, selain itu diharapkan mampu memberi tambahan pandangan untuk menyelesaikan wanprestasi yang sesuai dengan prinsip muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Koperasi Mahasiswa UMS secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa perjanjian rental mobil KOPMA UMS telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja belum menerapkan salah satu azas hukum perjanjian Islam yaitu Al Kitabah (Tertulis). Sedangkan dalam hal wanprestasi, yang menjadi pemicu munculnya wanprestari disebabkan oleh kelalaian penyewa sendiri, seperti macet dalam perjalanan lalu lintas, kurangnya manajemen waktu oleh penyewa sendiri, kelalaian penyewa dan lain-lain. Sehingga tidak ada konsekuensi berdasarkan hukum overmacht. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan musyawarah untuk menyamakan persepsi dan penyewa membayar denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum memulai sewa, sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Hal ini menurut fiqh mu'amalah adalah boleh, karena segala resiko yang timbul dari suatu perjanjian ditanggung oleh pihak yang telah lalai.