Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan UsahaKecil dan Menengah di Kabupaten Wonogiri tahun 2006-2010

• Main Author: Wuryanto, Riyo (Author)
• Format: Book
• Published: 2012.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/19022/1/HALAMAN_JUDUL.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/4/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/8/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/9/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/10/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/19022/11/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah tidak mampu merumuskan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil dan Menengah, hal ini diindikasikan oleh sedikit rendahnya alokasi anggaran belanja pembangunan dibandingkan anggaran rutin. Padahal untuk pertumbuhan UKM justru anggaran belanja pembangunan inilah yang dapat mendorong pertumbuhan UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap UKM, implikasi kebijakan tersebut dan mencari model kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan UKM. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan ini memanfaatkan optik kajian disiplin non-hukum berupa ilmu administrasi negara dan kebijakan publik guna memperdalam eksplanasi terhadap perangkat hukum yang dikaji. Subyek penelitian Bupati Kepala Daerah, DPRD dan Dinas Perindagkop. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitaif. Hasil penelitian, dengan adanya Perda No.1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, belum menunjukkan hasil yang optimal terhadap pengembangan UKM, sehingga diperlukan kebijakan perda yang khusus untuk meningkatkan pengembangan UKM. Kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan UKM tahun2006-2010 diarahan pada upaya penguatan peran koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan. Kebijakan pemerintah daerah dapat diketahui dari realisasi belanja untuk urusan Koperasi dan UKM walaupun menunjukkan kecenderungan menurun, namun capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah KSP/USP yang dapat dukungan modal meningkat, UKM yang dilatih, wirausaha baru, koperasi yang berbadan hukum, serta Koperasi yang aktif menunjukkan adanya peningakatan. Kedepan model kebijakan pengembangan UKM harus dirubah dari pengusaha piramida menjadi belah ketupat, artinya mayoritas pengusahan adalah lapisan menengah, maka lapisan bawah harus mampu terangkat menjadi lapisan menengah yang menduduki porsi mayoritas.