Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah(Studi Kasus Pada SKPD Di Boyolali) - Susilowati, Meviana (2012)
APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran yang dikelola berdasarkan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu unsur dalam organisasi pemerintah daerah. Pengaruh signifikan ketersediaan anggaran terhadap kinerja memang tidak dapat dibantahkan lagi. Disisi lain penggunaan anggaran menjadi alat yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja organisasi pemerintah daerah, sehingga untuk menghasilkan jasa dalam pelaksanaan fungsinya, maka pemerintah daerah terlebih dahulu membeli input seperti tenaga kerja, modal, material dan gabungan dari itu semua menghasilkan fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh belanja daerah yang terdiri dari belanja PNS, belanja pegawai honorer, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap capaian kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 42 SKPD yang bersumber dari Laporan Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 untuk mendapatkan data belanja daerah dan Laporan Evaluasi Semester II Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2010 untuk mendapatkan data nilai capaian kegiatan kelompok SKPD Kabupaten Boyolali, menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. Hasil pengujian menunjukkan Belanja Pegawai Negeri Sipil, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 43,9% variasi variabel dependen (Capaian Kinerja Instansi Pemerintah) dijelaskan oleh variabel dependen (Belanja PNS, Belanja Pegawai Honorer, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan sisanya 56,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Alokasi belanja PNS (belanja tidak langsung) lebih besar dari alokasi belanja langsung. Belanja Langsung diharapkan mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung diharapkan dapat mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan.