Analisis Kinerja Keuangan DaerahKabupaten PemalangDalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2005-2008. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pemalang. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pe...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2005-2008. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pemalang. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2005-2008. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 9,60% yang masih berada diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sudah berjalan secara efektif dan efisien. Hasil rasio efektivitas sudah mencapai 100%, hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah efektif. Hasil rasio efisiensi kurang dari 100%. Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah efisien. (3) Pada rasio aktivitas, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. (4) Rasio pertumbuhan, hasilnya sangat fluktuatif disetiap tahunnya karena besarnya penerimaan dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah besarnya tidak stabil setiap tahunnya. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/20045/1/1._HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/2/2._BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/3/3._BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/5/4._BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/6/5._BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/9/6._BAB_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/10/7._DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/11/8._LAMPIRAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/20045/14/A._NASKAH_PUBLIKASI.pdf |