Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009
Penelitian ini akan melihat bagaimana derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan dan rasio kemandirian keuangan dalam era otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Hal in...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini akan melihat bagaimana derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan dan rasio kemandirian keuangan dalam era otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Hal ini bisa dilakukan dengan menghasilkan finansial dan mengembangkan kemampuan ekonomi daerahnya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan yang terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, dan rasio kemandirian keuangan. Dalam penitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik yang merupakan data statistik dari tahun 2005-2009. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kabupaten Bangkalan derajat desentralisasi fiskal daerah berkisar antara 4,6% - 6,37% menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah berkisar antara 86,59% - 93,51% menunjukkan kemampuannya dominan tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah berkisar antara 5,30% - 7,09% menunjukkan kemampuannya rendah sekali. Kabupaten Sampang derajat desentralisasi fiskal daerah berkisar antara 4,48% - 5,47% menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah berkisar antara 84,67% - 95,52% menunjukkan kemampuannya dominan tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah berkisar antara 4,69% - 6,46% menunjukkan kemampuannya rendah sekali. Kabupaten Pamekasan derajat desentralisasi fiskal daerah berkisar antara 5,88% - 6,91% menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah berkisar berkisar antara 87,39% - 92,95% menunjukkan kemampuannya dominan tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah berkisar antara 6,73% - 7,59% menunjukkan kemampuannya rendah sekali. Kabupaten Sumenep derajat desentralisasi fiskal daerah berkisar antara 5,448% - 6,41% menunjukkan kemampuannya rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah berkisar berkisar antara 88,95% - 93,54% menunjukkan kemampuannya tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah berkisar antara 6,11% - 7,15% menunjukkan kemampuannya rendah sekali. Dengan demikian derajat desentralisasi fiskal daerah 4 kabupaten di Pulau Madura dalam kategori rendah sekali, rasio ketergantungan keuangan daerah 4 kabupaten di Pulau Madura dalam kategori tinggi dan rasio kemadirian keuangan daerah 4 Kabuapten di Pulau Madura dalam kategori rendah sekali. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/20075/1/halaman_depan.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/2/bab_1ku.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/8/bab_2_ku.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/9/bab_3_ku.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/10/bab_4_ku.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/11/bab_5_ku.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/12/daftar_pustaka.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/13/lampiran_lampiran.pdf https://eprints.ums.ac.id/20075/15/naskah_publikasi.pdf |