Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Study Kasus Di Kabupaten Klaten) - Kimianata, Fajar Suhoko (2012)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsepsi dasar dalam lingkup yuridis dalam penerapan alternative dispute resolution terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui praktik penerapan ADR terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten, untuk mengetahui upaya-upaya resosialisasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten. Sehingga untuk mengangkat persoalan mengenai Alternative Dispute Resolution terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga proses penyelesaian masalah tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi "ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)" Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan secara sistematis tentang ADR dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak - pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui daftar pertanyaan terbuka yang terambil dari pokok permasalahan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku anak melalui ADR di Kabupaten Klaten selama ini sudah berjalan pada beberapa desa percontohan. Walaupun belum ada dasar yuridis secara khusus, pihak dari tim yang mengurusi penyelesaian perkara secara ADR memakai Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang persidangan anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar yuridis. Pasal 22 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain dasar yuridis, dasar filosofis yang dipakai dalam setiap penyelesaian kasus anak melalui ADR adalah system tradisi kekeluargaan yang masih erat disitu. Karena notabene Kabupaten Klaten adalah daerah yang masih erat dengan adat istiadat