Konsumen Dan Tabung Gas (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Persaingan Usaha Yang Sehat diSurakarta) - Iskandar, Nur Erman (2012)
Konversi minyak tanah ke LPG di setiap daerah telah banyak menimbulkan permasalahan, yang kesemuanya perlu adanya perbaikan melalui pengaturan di setiap tingkatan secara sinkron, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian LPG 3 kg, mengingat LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan rumah tangga di sebagian wilayah Indonesia. Terjadinya masalah pelanggaran rayonisasi tabung gas telah banyak menyebabkan berbagai permasalahan, sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian ini. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidahkaidah itu dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Karesidenan Surakarta, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran rayonisasi tabung gas LPG 3 Kg di wilayah Karesidenan Surakarta khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat dilihat dari beredarnya tabung gas dengan segel warna yang berbeda dengan yang seharusnya beredar di Karesidenan Surakarta. Namun demikian belum ada pemberian sanksi yang tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran rayonisasi. Pelanggaran rayonisasi terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai jumlah kuota tabung gas LPG yang disalurkan ke wilayah karesidenan Surakarta, sehingga menyebabkan pasokan belum memenuhi kuota pemakai di wilayah Surakarta. Hal tersebut berdampak pada permintaan yang jumlahnya melebihi pasokan. Akibatnya tabung dari wilayah rayon lain masuk dengan harga yang banyak melanggar ketentuan