Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Memberikan Pengobatan Bagi Narapidana Narkotika
Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perkembangan atau meningkatanya penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana kasus narkotika dan hambatan d...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perkembangan atau meningkatanya penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui sejauhmana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana kasus narkotika dan hambatan dalam pelaksanaan pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dan serta bagaimana upaya penyelesainnya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narapidana narkotika dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Data sekunder diperoleh dari literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pendorong penyalahgunaan narkotika ada tiga faktor, faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkotika, Lembaga Pemasyarakatan yakni secara pembinaan Mental dan Spritual. Karena dengan pendekatan spiritual setiap narapidana narkotika diajak untuk sembuh dengan cara beribadah. Sementara itu, ada beberapa hambatan dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkotika yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya terjadinya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pengobatan, diri setiap narapidana tidak mempunyai minat dan bakat, serta adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum menjalakan tugas dan fungsinya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan proposal kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah supaya program pengobatan secara pembinaan spiritual/ibadah dapat berjalan lagi. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/20157/1/HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/5/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/6/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/20157/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf |