Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian PadaPemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (StudiKasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyaratkat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen) - Syarifudin, Amin (2012)
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dimana seluruh anggota masyarakat akan diajak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam. PNPM merupakan progam nasional yang didukung dengan pembiayaan yang berasal dari APBN untuk kredit bagi rumah tangga miskin dengan harapan memberikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui kredit usaha ekonomi produktif yang dikelola disetiap Kecamatan seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad perjanjian pada pemberian dana kredit UEP pada UPK PNPM Kecamatan Tangen dalam pandangan hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah akad perjanjian kredit UPK di kecamatan tangen kabupaten sragen, (2) dan bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap akad perjanjian di upk kecamatan tangen kabupaten sragen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan akad perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi Produktif pada Unit Pengelola Kecamatan PNPM,dalam pandangan hukum Islam tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian dan kredit UEP di UPK dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad perjanjian UEP di UPK Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan( field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan data yang dianalisis diperoleh kesimpuln bahwa: akad perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam pengajuanya digunakan untuk pembiayaan kredit tetapi pada prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan penggunaan yaitu banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk pembiayaan usahanya. Sedangkan Pandangan hukum Islam terhadap pemberian dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai dengan akad perjanjian dalam hukum Islam, dengan adanya sifat gharar, fasid, serta adanya riba, tetapi tambahan yang dibebankan kepada nasabah masih dalam batasan yang wajar.