Peranan Politik Fraksi Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Anggota Dprd Kabupaten (Studi Tentang Hak Mengajukan Pertanyaan Dan Hak Menyampaikan Usul Dan Pendapat Di Dprd Kabupaten Banyumas) - Fahmi , Mohammad (2012)
Penelitian ini mengkaji peranan politik fraksi dalam pelasanaan hak-hak anggota DPRD kabupaten, adapun masalah yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian meliputi, pertama peranan politik fraksi terhadap pelaksanaan hak-hak anggota DPRD, yaitu dalam mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul dan pendapat. Kedua untuk mengetahui apakah terdapat benturan kepentingan antara ketentuan fraksi sebagai kepanjangan tangan struktur organisasi partai politik dengan keberadaan perwakilan para anggotanya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat serta upaya apa saja yang dilakukan fraksi dalam mengatasi benturan kepentingan tersebut. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu langsung mengadakan penelitian pada objek-objek yang ada hubunganya dengan masalah-masalah yang di teliti. Adapun yang dijadikan tempat penelitian adalah DPRD Kabupaten Banyumas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara diskritptif analisis, Sosiologi, Normatif kualitatif dan Komparatif. Penganalisisan dimulai dari sisi Sosiologi, dimana data diperoleh melalui penelitian empiris yaitu hasil observasi, wawancara dengan narasumber. Kemudian pada penelitian Normatif bertitik tolak pada study kepustakaan berupa perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan keduanya dianalisis dalam Studi Tentang Hak Mengajukan Pertanyaan dan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat di DPRD Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peranan Politik Fraksi Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten. Fraksi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi tidak hanya sekedar sebagai wadah berhimpun para anggota partai politik yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Tetapi lebih dari itu, fraksi juga. dapat mengarahkan setiap pilihan sikap dan keputusan yang diambil dalam proses politik pemerintahan secara keseluruhan. Tujuan Fraksi dibentuk adalah untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD, suatu tujuan yang dinilai sebagai tujuan yang das sollen, sebab dalam kenyataannya fraksi justru menjadi saluran tunggal untuk memaksakan kepentingan politik partai kepada para anggota DPRD. Dalam mengatasi benturan kepentingan hal tersebut belum pernah terjadi karena selalu dapat diselesaikan melalui musyarawarah mufakat.