Yayasan Dana Pensiun (Yadapen) dalam PerspektifKesejahteraan Purna Tugas - Purwaningsih, Endang (2012)
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban Peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, khususnya di STIE/ABA Pignatelli Surakarta. (2) Untuk mendiskripsikan program kesejahteraan pegawai melalui Yadapen, dapat terpenuhi. (3) Untuk menganalisis model yang paling tepat untuk kesejahteraan pegawai yang paling tepat khususnya di lingkungan STIE/ABA Pignatelli Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Lokasi penelitian ini adalah Pegawai STIE/ABA Pignatelli yang purna tugas, dan di Kantor Yadapen Lembaga-Lembaga Katolik Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) hak peserta Yadapen lembaga-lembaga Pendidikan Katolik, di atur dalam Keputusan Majelis Perwakilan Yadapen Nomor HS/166-Per-YDP/XI/2008 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen Pasal 26 (ayat 1). Sedangkan kewajiban diatur dalam Pasal 26 (Ayat 2). (2) Pemenuhan kesejahteraan pegawai lembaga-lembaga pendidikan Katolik melalui Yadapen secara langsung belum memenuhi kesejahteraan, namun secara tidak langsung pemenuhan kesejahteraana tersebut dapat dirasakan oleh peserta setelah memasuki usian pensiun (Usia 56 tahun) dengan memperoleh pemanfaatan program pensiun baik manfaatan manfaat Pensiun Normal; atau Manfaat Pensiun Dipercepat; atau. Manfaat Pensiun Cacat; atau. Pensiun Ditunda. (3) Model program pensiun di Indonesia terdiri dari dua (dua) model, yaitu model yang diatur oleh pemerintah secara sepihak dan model yang diatur oleh peserta berdasarkan demokrasi dengan tetap mengacu pada UU yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 1992 Tentang Dana Pensiun. Ditinjau dari hak kepesertaan, model program yang ditetapkan oleh pemerintah lebih memberikan pelayanan yang baik, yaitu selain hak semasa pensiun perserta diberikan hak jaminan kesehatan, walaupun pada program yang dikelola oleh swasta juga dapat melakukan hal yang sama. Namun pada kenyataannya program pensiun yang dikelola oleh sektor swasta khususnya non BUMN, masih sebatas pada program pensiun manfaat pasti.