Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati - Kusmiati, Nanik (2012)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran DPRD Kabupaten Pati dalam pendidikan dasar dan tata kelola di bidang perencanaan dan pengelolaannya. (2) Mendeskripsikan karakteristik peran DPRD dalam kebijakan pembiayaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati. . Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Etnografi karena merupakan jenis pendekatan yang tepat untuk menganalisis fenomena sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, baik informan kunci maupun informan pelengkap, Observasi selama kegiatan penelitian dan dokumentasi, profil DPRD dan foto. Analisa data dilakukan dengan Model Analisis Interaktif, meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan berulang-ulang hingga data dianggap telah lengkap. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber (membandingkan data dari narasumber yang berbeda) dan triangulasi metode (membandingkan data dengan metode yang berbeda) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Karakteristik peran DPRD dalam kebijakan tata kelola pendidikan dasar di Kabupaten Pati mencakup peran dalam fungsi perencanaan, pengimplementasian dan pengawasan. Peran DPRD dalam perencanaan meliputi fungsi perwakilan, budgeting, legislasi dan fungsi pengawasan yang direferentasikan penyusunan RPJMD. Peran DPRD dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola pendidikan dasar diwujudkan melalui fungsi DPRD sebagai fungsi sebagai regulator, policy making, dan budgeting, representasikan tuntutan rakyat, advokasi anggregasi, administrative oversight, legislasi, anggaran dan pengawasan. (2) Karakteristik peran DPRD dalam kebijakan pembiayaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati meliputi peran DPRD dalam fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Peran DPRD yang berkaitan dengan fungsi legislasi diimplementasikan dalam bentuk membuat Perda, menetapkan APBD, melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan APBD. Peran DPRD berkaitan dengan fungsi budgeting diimplementasikan dalam bentuk menyusun, merencanakan, menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Peran DPRD berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembiayaan Pendidikan dilaksanakan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta evaluasi. Peran DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk terhadap pelayanan publik seperti kebijakan pembiayaan pendidikan agar efektif dan efisien. Saran disampaikan kepada DPRD Pati, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dan sekolah hendaknya meningkatkan komitmen, kinerja dan perannya dalam mengelola kebijakan tata kelola pendidikan dan pembiayaan dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Pati.