Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali - ARIFUDIN, DANANG AZIZ (2012)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendali biaya, 2) pengaruh kesesuaian biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi dengan biaya yang dianggarkan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dengan mengambil informan sekretaris daerah sebagai narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan metode wawancara tujuan untuk memberoleh informasi secara terprenci dan mendalam dari aspek yang ditentukan secara relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data selanjutnya menjadikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam kenyataannya pelaksanaan penganggaran dan realisasinya laporannya dibuat oleh masing-masing Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) yang ada dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang kemudian diserahkan kepada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. Didalam laporan pertanggungjawaban pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali secara keseluruhan, isi dari laporan tersebut bermanfaat untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi pengeluaran biaya yang mendekati anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengalami perubahan atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan akuntansi biaya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 2 bentuk yaitu: a) Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah kepada DPRD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaan raperda, b) Evaluasi dari laporan pertanggungjawaban akuntansi biaya masing-masing Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) di bawahnya. 2) Pelaksanaannya ini sudah sesuai dan menurut prosedur yang sudah ada serta berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 yang sudah disempurnakan dan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Keuangan Daerah.