Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Surakarta
Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah serta menguji dan mengukur pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah di eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Kab...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
2012.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Connect to this object online |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah serta menguji dan mengukur pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah di eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan kota Surakarta. Jenis penelitian penjajakan (exploratif), ini termasuk dalam penelitian explanatory. Dengan melakukan survey untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan Surakarta. Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pejabat setingkat kepala, kepala bagian/ bidang/ sub dinas pada kantor DPPKAD di eks Karesidenan Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis data dengan menggunakan uji kelayakan kuesioner, uji asumsi klasik serta uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda. KSA berpengaruh negatif signifikan terhadap SA pada instansi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), maksudnya adanya KSA akan mengurangi terjadinya SA. Sedangkan KO berpengaruh negatif terhadap SA pada instansi pemerintah daerah khususnya DPPKAD. |
|---|---|
| Notas: | https://eprints.ums.ac.id/21690/1/Halaman_Depan.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/2/Bab__I.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/3/Bab_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/4/Bab_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/5/Bab_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/8/Bab_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/9/Daftar_Pustaka.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/11/Lampiran-Lampiran.pdf https://eprints.ums.ac.id/21690/12/Naskah_Publikasi_Ilmiah.pdf |