Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Di Kabupaten Sragen - Nisa, Elviana Fadhilatu (2012)
Persoalan politik mendasar yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia adalah kuatnya ketidakadilan gender dalam struktur serta budaya masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, trend partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. (2) Untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pilkada di Kabupaten Sragen sedangkan sampel penelitian adalah perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket atau kuesioner, dan penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun sebagai simpatisan partai politik. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen adalah dari aspek substansi, instansi dan budaya. Ketiga unsur sistem hukum (substansi, instansi dan budaya) mempengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa "setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak dapat dikatakan efektif karena faktor budaya.