Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa RumahDi Desa Randusari Teras Boyolali - Hardi, Hardi (2012)
Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap manusia. Namun demikian, tidak semua manusia mampu memenuhinya dengan memiliki rumah sendiri karena keterbatasan kondisi ekonomi akan biaya. Maka sewa menyewa rumah kost merupakan alternatif bagi setiap manusia yang belum memiliki akan tempat tinggal sendiri. Masyarakat di Desa Randusari pada umumnya mayoritas beragama Islam dan bekerja atau berprofesi sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Randusari menyewakan kamar kost sebagai tambahan pemasukan. Bisnis ini adalah bisnis yang saratnya dengan resiko, sehingga memerlukan penyelesaian yang benar sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam apabila terjadi wanprestasi ataupun penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa rumah di Desa Randusari Teras Boyolali. Apa saja masalah yang timbul dan apakah penyelesaiannya sudah sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa rumah serta penyelesaian wanprestasi maupun masalah lainnya yang sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Randusari secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa akad perjanjian sewa rumah di Desa Randusari Teras Boyolali telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azas hukum kontrak dalam Islam yaitu Al-Kitabah (Tertulis). Tentang perintah untuk pembuatan perjanjian secara tertulis, jika suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka para pihak memiliki alat bukti. Sedangkan dalam hal wanprestasi yaitu masalah keterlambatan membayar sewa biasa terjadi dikarenakan lalai dan kondisi keadaan si penyewa sendiri. Sehingga dalam keadaan memaksa tidak terkena hukum berdasarkan dalam fiqh Islam. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan musyawarah kepada pemilik kamar kost dan membayar denda sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Hal ini menurut fiqh muamalah adalah boleh, karena segala resiko yang timbul dari suatu perjanjian ditanggung oleh pihak yang telah lalai.