Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Di Jawa Tengah (Studi Analisis Terhadap Tanah Terlantar)

• Main Author: Sigit, Tjahjo Surjono (Author)
• Format: Book
• Published: 2012.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/22151/1/Halaman_Judul.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/4/tesis_AKHIR_BabI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/5/tesis_AKHIR_BabII.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/6/tesis_AKHIR_BabIII.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/9/tesis_AKHIR_Bab_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/11/Daftar_pustaka.pdf; https://eprints.ums.ac.id/22151/13/Naskah_Publikasi_akhir.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Oleh sebab itu pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agrarian yang telah diamanatkan oleh UUD 45 (Pasal 33 ayat 3), Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang.Masalah yang ada di Jawa Tengah adalah masih bertambahnya Hak Guna Usaha (Perkebunan) yang teridentifikasi sebagai tanah yan diterlantarkan yang perlu ditertipkan.Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturan, kendala-kendala yang ada, serta model pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, penertiban dan pendayagunaan tanah teridentifikasi terlantar di Jawa Tengah.Tempat penelitian di Perkebunan Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Perkebunan Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Kendal, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.Metode yang digunakan dalam penelitian dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2010 belum optimal, masih terdapat kendala-kendala antara lain masih adanya mekanisme panjang/lama, kontradiksi normatif, terdapat perbedaan persepsi tentang pengertian tanah terlantar dan adanya sengketa (okupasi/penjarahan) tanah oleh masyarakat.