Kontribusi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Surakarta - Dharma, Arief Budhi (2012)
Penyelenggaraan pajak di Indonesia ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Banyak sekali kasus-kasus berkenaan dengan mangkirnya para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya kepada negara. Padahal wajib pajak tersebut adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan dari adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN). (3) Untuk mengetahui model kedepan dalam meningkatkan kontribusi dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. (2) Untuk mendeskripsikan efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah non doktrinal. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tidak efektifnya UU KUP, UU PPh, UU PPN adalah pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat yang masih kurang, sikap hukum serta perilaku hukum masyarakat (2) UU KUP, UU PPh dan UU PPN tidak efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam membayar pajak di KPP Pratama Surakarta. (3) Model hukum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan cara para pegawai pajak berani melaporkan setiap pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan hal ini masyarakat dapat menjadi percaya dengan contoh dari perilaku pegawai pajak bahwa mereka percaya bahwa masih banyak pegawai pajak yang memiliki integritas dan benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara.