Tinjauan Pembatalan Merek Dagang (Studi Di Pengadilan Niaga Semarang) - Imawan, Handitya Richo; , Inayah, S.H, M.H; , Aslamiyah,S.H,M.Hum (2013)
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui alasan pembatalan suatu merek serta perlindungan hukumnya. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Semarang. 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang dilaksanakan dengan pengajuan gugatan, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh atas prakarsa Direktorat Merek, atas permintaan pemilik merek dan atas permintaan pihak ketiga yang didasarkan atas putusan pengadilan. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Semarang mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Langkah selanjutnya melakukan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga Semarang disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. 2) Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan Niaga Semarang yaitu apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akibat hukumnya adalah pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, tetapi apabila kedua belah pihak sepakat terhadap putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang maka tidak perlu untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sebaliknya apabila pihak tergugat merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga semarang maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. 3) Upaya Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang yang dikabulkan permohonan kasasinya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.