Content Analysis Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Versus Polri dalam Surat Kabar Harian Solopos Edisi Oktober 2012

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Content atau isi yang terkandung dalam pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi versus POLRI dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang penjabarannya dengan menggunakan analisis isi...

Whakaahuatanga katoa

I tiakina i:
Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Ngā kaituhi matua: Santoso, Prabowo Budhi (Author), , Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si (Author)
Hōputu: Pukapuka
I whakaputaina: 2013.
Ngā marau:
Urunga tuihono:Connect to this object online
Ngā Tūtohu: Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
Whakaahuatanga
Whakarāpopototanga:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Content atau isi yang terkandung dalam pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi versus POLRI dalam surat kabar harian Solopos edisi Oktober 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang penjabarannya dengan menggunakan analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam media surat kabar. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemberitaan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri dimulai setelah terjadinya penyerbuan beberapa petugas Polisi dari Polda Bengkulu yang dibantu Polda Metro Jaya untuk menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Kompol Novel Baswedan. Sebuah opini dapat menyatakan bahwa di dalam Kepolisian terdapat banyak oknum perwira menengah dan bahkan sampai para petinggi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu artinya Kepolisian telah mencoreng mukanya sendiri. Penilaian negatif terhadap institusi Polri juga dapat dilihat dari penyerahan berkas perkara yang terkesan berbelit-belit. Penilaian lain dari kejadian ini, bahwa kasus simulator SIM tidak hanya dilakukan perwira Polisi saja namun secara keseluruhan melibatkan para petinggi-petinggi Polri. Adanya anggapan dalam menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polri memberi kesan bahwa institusi ini menjadi tempat para koruptor. Kepolisian seharusnya bisa tanggap dengan perkembagan yang terjadi di masyarakat. Sikap untuk ingin tetap menangani kasus simulator dianggap sebagai cara untuk melindungi dirinya sendiri. Perseteruan antara KPK versus Polri apabila diteruskan maka bisa dipastikan yang mendukung institusi KPK akan menang, apabila Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak melakukan tindakan yang cepat.
Whakaahutanga tūemi:https://eprints.ums.ac.id/22945/1/COVER.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/2/BAB_I.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/3/BAB_II.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/5/BAB_III.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/10/BAB_IV.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/11/BAB_V.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/16/DAFTAR_PUSTAKA.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/19/LAMPIRAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/22945/20/NASKAH_PUBLIKASI_UNTUK_JURNAL_ILMIAH.pdf