Implementasi Jaminan Kesehatan Dalam Upaya Memenuhi Hak Asasi Sosial (Studi Kasus Penggunaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali) - Abror, Muhamad Rifki, Drs. Sutan Syahrir Zabda, SH,MH (2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum penggunaan Jamkesmas, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi sosial, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas dan solusi mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dalam upaya memenuhi hak asasi sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan model interaktif dengan langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Jamkesmas untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang miskin dan kurang mampu. Pelayanan kesehatan dengan menggunakan Jamkesmas berupa pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan dasar diberikan di Puskesmas dan jaringannya sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan diberikan di Rumah Sakit. Pelaksanaan Jamkesmas di Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali sesuai dengan hak asasi sosial berupa terpenuhinya indikator pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas. Pasien Jamkesmas mendapatkan pelayanan administrasi, konsultasi dan pemeriksaan dokter, obat-obatan yang sesuai kebutuhan, fasilitas kesehatan yang layak, dan makanan yang bergizi. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Jamkesmas yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat, oknum petugas yang nakal, sistem rujukan kurang optimal, penyediaan obat-obatan dan ketersediaan ruang, dan peran dari pemerintah dalam pelaksanaan Jamkesmas kurang maksimal. Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan Jamkesmas yaitu sosialisasi kepada masyarakat terkait Jamkesmas, peningkatan pengawasan dan sistem rujukan, pengalihan ruang kelas III, dan peningkatan peran pemerintah dalam pelaksanaan Jamkesmas.