Analisis Rasio Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta

• Main Authors: Handayani, Sri Sutanti (Author), , Sri Murwanti, S.E., MM (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/23819/23/02._Naskah_Publikasi.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/2/04._BAB_1_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/4/05._BAB_2_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/5/06._BAB_3_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/7/07._BAB_4_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/8/08._BAB_5_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/11/09._Daftar_Pustaka_PDF.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23819/22/10._LAMPIRAN_PDF.pdf
• Keywords: HJ Public Finance

Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta ditinjau dari Aspek Keuangan berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja PDAM Kota Surakarta. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan objek penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta. Untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan alat analisis yaitu sepuluh rasio keuangan ditambah dua nilai bonus rasio (Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif dan Rasio Laba terhadap Penjualan). Kinerja pada PDAM terdapat tiga Aspek dan dalam penelitian ini hanya menggunakan aspek keuangan saja. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan adalah kriteria yang diperoleh untuk tahun 2007 dari kinerja adalah kurang, untuk tahun 2008 nilai kinerja dilihat dari aspek keuangan cukup. Pada tahun 2009 yaitu cukup dilihat dari aspek keuangan, tahun 2010 nilai kinerja dari aspek keuangan adalah baik, sedangkan tahun 2011 nilai kinerjanya cukup dilihat dari aspek keuangan. Kinerja PDAM Kota Surakarta menyatakan belum mencapai nilai maksimum ditinjau dari aspek keuangan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999.